JAKARTA – (TVTOGEL) Dunia industri manufaktur Indonesia tengah menghadapi tantangan serius. Sejumlah pengusaha blak-blakan mengungkap alasan di balik tren relokasi pabrik dari Indonesia ke Vietnam yang kian masif. Salah satu faktor utama yang dianggap menjadi beban berat bagi keberlangsungan usaha di tanah air adalah tingginya biaya pesangon dibandingkan negara tetangga.

Ketua asosiasi pengusaha manufaktur menyatakan bahwa struktur biaya tenaga kerja, khususnya aturan mengenai kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK), membuat investor berpikir dua kali untuk mempertahankan basis produksisnya di Indonesia.

Beban Pesangon yang Tak Kompetitif

Menurut para pengusaha, regulasi pesangon di Indonesia dinilai terlalu kaku dan mahal. Di Vietnam, sistem jaminan sosial dan pengangguran sudah lebih terintegrasi, sehingga beban perusahaan saat melakukan efisiensi atau penutupan pabrik tidak seberat di Indonesia.

“Bukan sekadar upah minimum, tapi beban exit cost seperti pesangon itulah yang membuat daya saing kita melorot. Di Vietnam, aturannya lebih fleksibel dan didukung oleh jaminan pemerintah yang kuat bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan,” ujar salah satu tokoh pengusaha tekstil nasional.

Selain masalah pesangon, beberapa poin yang mendorong perpindahan pabrik meliputi:

• Efisiensi Rantai Pasok: Vietnam dianggap lebih cepat dalam mengintegrasikan industri hulu ke hilir.

• Perjanjian Perdagangan Bebas: Vietnam memiliki akses lebih luas ke pasar Eropa dan Amerika melalui berbagai skema kerjasama internasional.

• Kepastian Hukum: Investor mencari stabilitas regulasi jangka panjang yang dianggap lebih menjanjikan di Hanoi.

Ancaman Gelombang PHK di Dalam Negeri

Jika tren ini terus berlanjut tanpa adanya evaluasi kebijakan, dikhawatirkan Indonesia hanya akan menjadi pasar konsumsi tanpa memiliki basis produksi yang kuat. Perpindahan pabrik ini tentu berdampak langsung pada meningkatnya angka pengangguran di daerah-daerah basis industri seperti Jawa Barat dan Banten.

Pemerintah kini didorong untuk segera merumuskan solusi tengah—yakni melindungi hak-hak pekerja namun tetap menjaga iklim investasi agar tetap kompetitif di level regional Asia Tenggara.